Asosiasi Dosen Pergerakan IKA-PMII Gelar Rapat Kerja Nasional, Ini 10 Rekomendasinya
Suasana rapat kerja nasional Asosiasi Dosen Pergerakan IKA-PMII (dok. istimewa)
NYANTRI--Akademi dan santri alumni PMII ingin terlibat dalam memecahkan tantangan dan persoalan nasional. Maka dari itu digelar rapat kerja nasional Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP) dengan tema “Academic-Santri: Driving Civilization for World Peace” pada 6-7 Juni 2023 di Kampus Unsiq Wonosoba, Jawa Tengah.
ADP menyadari bahwa saat ini dunia tengah dihadapkan pada tantangan perubahan iklim yang nyata. Dampaknya mengubah banyak rantai peroduksi ekonomi, dan hal ini, akan segera berakibat pada perubahan pada kehidupan pada level individual, kolektif, dan global.
Ketua Umum ADP, Profesor Abd. Rahman Masúd, mengingatkan bahwa sektor pendidikan tinggi, terkesan belum menunjukkan respons yang relevan. Untuk itu ADP perlu terlibat dalam mencarikan solusi terhadapan persoalan yang dihadapi saat ini.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
“Perubahan-perubahan tata-kelola sektor pendidikan tinggi dan upaya pegembangan iklim akademik perguruan tinggi terkesan belum memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, sebagaimana ideal “ilmu-nafi’ para akademisi-santri,” ujar Masúd dalam keterangan persnya yang diterima Nyantri.
Merefleksikan kondisi dan tantangan tersebut, ADP memandang penting hadirnya kepemimpinan nasional yang mampu melakukan transformasi guna mengatasi permasalahan secara efektif dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemashlatan.
Berpijak pada hal tersebut, maka pada agenda Rapat Kerja Nasional Asosiasi Dosen Pergerakan IKA-PMII 2023 merekomendasikan sebagai berikut:
Pertama, mendorong para pemimpin dunia untuk untuk mengambil tindakan afirmatif yang relevan khususnya guna mengatasi ancaman hilangnya kesempatan dan capaian belajar (learning loss) pada setiap jenjang pendidikan.
Kedua, mendorong para pemimpin dunia untuk untuk mengambil tindakan mitigasi yang efektif dan sensitif terhadap kelompok rentan dan kurang beruntung yang terdampak-buruk oleh COVID-19 dan akibat-akibat ikutannya.
Ketiga, mendorong para pemimpin nasional, khususnya yang bertanggung jawab pada sektor pendidikan tinggi untuk menuntaskan transformasi digital dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dan kesetaraan hak semua orang untuk mengakses pengetahuan dan mengembangkan diri.
Keempat, mendorong pemerintah untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas sektor pendidikan tinggi, baik pada skala instutsional maupun sumber daya pendukungnya, guna merespons tantangan global khususnya perubahan iklim melalui pemutakhiran pengetahuan, sarana, prasanara, dan daya dukung lain yang diperlukan untuk tujuan tersebut.
Kelima, mendorong para pemimpin yang bertanggung jawab pada sektor pendidikan tinggi untuk mengembangkan iklim akademik dan iklim kerja pada umumnya yang mendorong inovasi, kesejahtaran (well-being), dan keseimbangan hidup (work-life balance) para pekerja sektor pendidikan tinggi.
